Terlalu Boros, Anies Kembali Dikritik Sri Mulyani, Deja Vu?

Sepertinya sudah menjadi kebiasaan Anies untuk memilih gaya hidup boros. Setelah sebelumnya Anies melakukan pemborosan tunjangan profesi guru yang akhirnya ditemukan oleh Sri Mulyani, kali ini Anies kembali membuat kebijakan yang memboroskan anggaran.

Kita belum lupa bagaimana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang saat itu dipegang oleh Anies, hampir saja memboroskan APBN. Untung saja ada Sri Mulyani yang berhasil mencegah. Pada APBN-P 2016, total dana anggaran tunjangan profesi guru sebesar Rp 69,7 triliun. Namun, setelah ditelusuri, Rp 23,3 triliun merupakan dana yang over budget atau berlebih. Sebab, dana anggaran guru yang tersertifikasi ternyata tidak sebanyak itu.


"Jadi gurunya memang enggak ada atau gurunya ada, tetapi belum bersertifikat, itu tidak bisa kami berikan tunjangan profesi. Kan tunjangan profesi secara persyaratan (berlaku) bagi mereka yang memiliki sertifikat. Coba bayangkan sebesar itu, Rp 23,3 triliun sendiri," kata Sri Mulyani.

Penemuan Sri Mulyani ini mengiringi dipecatnya Anies dari kursi menteri pendidikan. Pemecatan Anies sempat membuat publik tercengang. Anies dinilai telah orang yang pantas menjadi menteri pendidikan. Sebelum ini, Anies juga menjadi jubir kampanye Jokowi di Pilpres 2014. Publik sempat tidak percaya dengan dipecatnya Anies.

Setelah Sri Mulyani menemukan kelebihan anggaran di Kementerian Pendidikan sebesar 23, 3 Trilyun, publik mulai memaklumi. Mungkin ini yang menyebabkan Jokowi memecat Anies. Angka 23, 3 Trilyun adalah angka yang besar di tengah upaya pemerintah untuk mengencangkan ikat pinggang. Penemuan Sri Mulyani ini bisa menjadi salah satu indikator bahwa Anies adalah orang yang cukup boros. Sepertinya dia kurang mampu berhemat dalam memanfaatkan anggaran.

Kebiasaan Anies untuk boros nampaknya sudah menjadi karakter sehingga sulit dihilangkan. Belum lama ini, Anies mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang cukup membutuhkan anggaran yang cukup besar. Beruntung Anies tidak bisa bergerak bebas. Kemendagri pun selalu mengawasi jika ada kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak wajar dalam segi pembiayaan.

Karakter boros Anies akhirnya kembali membuat Sri Mulyani angkat bicara. Sri Mulyani mengkritisi biaya perjalanan dinas pejabat di lingkungan pemerintahan DKI Jakarta. Ia menilai angka yang dimasukkan dalam mata anggaran itu terlalu gemuk. Bahkan nilainya tiga kali lipat lebih besar dari anggaran serupa untuk pejabat pemerintah pusat.

"Daerah ini, kalau bikin standar biaya, lebih mahal dari pemerintah pusat,” kata Sri Mulyani di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 27 Desember 2017. Dia menyebutkan, biaya perjalanan dinas pemerintah DKI Rp 1,5 juta per orang per hari. Sedangkan standar untuk pemerintah pusat hanya Rp 480 ribu per orang per hari. “Padahal kita (pemerintah pusat) juga ada di DKI," ujarnya.

Sri Mulyani tidak mempermasalahkan bagaimana anggaran itu digunakan. "Mungkin pertanyaannya adalah apakah itu cara terbaik untuk memberikan insentif ?” tuturnya. Dia meminta sektor lain juga diperhatikan. “Bagaimana dengan pengangguran, kemiskinan, kesenjangan, dan untuk tiga hal, infrastruktur, human capital investment, dan untuk reformasi (birokrasi)?" ucapnya.

Sepertinya hanya orang-orang yang kurang profesional dalam bekerja sehingga harus kembali mendapat kritik untuk yang kedua kalinya oleh orang yang sama. Setelah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang saat itu dipegang oleh Anies akhirnya mendapat kritik dari Sri Mulyani karena menemukan dana berlebih sebesar 23, 3 Trilyun, saat ini giliran Pemprov DKI yang mendapat kritik dan kebetulan sedang dipimpin oleh orang yang sama. Nasib, Nasib!


Dari dua peristiwa ini, saya rasa bisa diambil beberapa kesimpulan sementara, yaitu Anies memang orang yang boros, atau memang tidak becus bekerja. Orang yang boros dalam anggaran sangat terkait dengan profesionalitas dalam bekerja. Orang-orang profesioanal akan tetap mampu bekerja dengan baik dengan anggaran seminimal mungkin. Orang-orang profesional akan bekerja menggunakan prinsip ekonomi, “menghasilkan untung atau manfaat sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya”.

Sebaliknya, orang-orang yang tidak mampu bekerja akan membutuhkan anggaran yang besar. Tujuannya untuk menutupi ketidak profesionalnya dalam bekerja. Dia tidak lagi peduli dengan keuntungan dan manfaat yang besar. Dia hanya akan berusaha melakukan cara apapun untuk menutupi ketidakprofesionalnya dalam bekerja.

Anggaran-anggaran untuk membiayai kebijakan Anies memang sangat gemuk. Entah apa yang melatarbelakangi hal ini. Anies sepertinya tidak mampu bekerja dengan anggaran yang minim atau mungkin sedang bagi-bagi jatah dengan timsesnya agar sejahtera, saya sendiri belum tahu pasti. Yang pasti, saya kira kritik Sri Mulyani adalah tamparan keras untuk Anies karena ini kali kedua Anies dikritik dengan persoalan yang sama, yaitu pemborosan.

SUMBER : seword.com

Tweet