Membaca Pesan Kekesalan Dandhy "Tol Pak Jokowi"

Dandhy Dwi Laksono menulis di laman Facebooknya dengan tajuk, Tol Pak Jokowi. Tulisan itu sebagai tanggapan fenomena Cebong-Kampret yang saling serang. Dandy terkenal kritis, terutama pada masa pemerintahan Ahok dulu.

Tulisan itu tentu disambut dengan gegap-gempita oleh kelompok sebelah. Semacam narasi impian yang sangat ditunggu untuk meletupkan bermacam perasaan terpendam. Maklum, mereka memang jarang punya sudut pandang yang cukup tajam untuk menyerang.


Kritik Dandhy itu benar sebagiannya. Selebihnya ya kekesalan pada umumnya. Intinya hanya soal perang spanduk di jalan tol. Ini perkara politik. Kemudian melebar pada kebijakan pembangunan jalan tol dan wacana penggunaan ERP (Electronic Road Pricing) untuk jalan non-tol.

Kesalahan Pemerintah, terlambat membangun transportasi massal yang nyaman. Sejak dulu ada bus, kereta, kapal laut. Namun kondisinya tertinggal, kalau tak boleh disebut memprihatinkan. Sementara kendaraan pribadi terus bertambah. Ini juga kesalahan program Pemerintah yang lain, yaitu mobil murah.

Kebijakan itu diteken Kemenperin jaman SBY dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No 33/MIND/PER/7/2013. Tahun sebelumnya, Menkeu membebaskan bea masuk untuk mesin serta bahan industri mobil murah ini.

Namun masalah terbesar dimulai jauh sebelum itu. Kemudahan mengajukan kredit mobil murah telah memperparahnya.

Di Jakarta, rumah kecil bisa punya dua-tiga mobil. Belum jumlah motor dan sepeda. Mereka memang tidak punya parkiran, dan menggunakan tepi jalan sebagai gantinya. Akibatnya jalan semakin sempit dan jelas macet.

Di tengah kondisi itu, harus dicari jalan keluar paling logis. Membangun transportasi massal sedang dikerjakan. Bus trans diperbanyak, termasuk bus pengumpannya. Ada kereta cepat, MRT, LRT. Dibangun juga jalan tol, penerapan ganjil-genap yang diperluas dan wacana ERP.

Sebenarnya kemacetan bukan hanya problem negara kita. Semua negara mengalaminya. Hanya saja mereka sudah melakukan persiapan jauh-jauh hari. Indonesia terlambat dalam segala hal. Baru beberapa tahun belakangan ini semuanya dikebut.

Lalu apakah salah membangun jalan tol?

Tidak. Itu salah satu pilihan logis. Jalan tol dijadikan pilihan, sebab dana yang didapatkan melalui penjualan hak konsesi misalnya, bisa digunakan untuk membangun jalan tol lain. Uang kita belum cukup untuk serba gratis. Berapapun lebar jalan non-tol dibangun, potensi macet pasti ada, selama pertumbuhan kendaraan tak terkendali.

Kembali pada mindset masyarakat lagi. Meskipun mereka tak mungkin mau disalahkan juga. Ini seperti lingkaran setan.

Bagaimana mengendalikan itu? Dengan memberikan beban tambahan bagi pemilik kendaraan pribadi. ERP sebenarnya dalam rangka itu. Ada pajak progresif, dan mestinya ada tambahan kewajiban memiliki lahan parkir nantinya.


Beban itu akan memaksa orang naik transportasi massal. Tidak ada lagi fenomena orang kaya kagetan kolektor mobil murah. Tentunya sesudah MRT, LRT dan Bus trans beroperasi maksimal. Saat ini memang belum bisa. Orang masih terperangkap cara-cara lama. Pola pikir lama

Ketika transportasi massal itu sudah dijadikan pilihan utama, jalan tol akan jadi opsi belaka. Jika ingin cepat silakan lewat tol, tentu harus membayar untuk fasilitas itu. Negara belum cukup mampu untuk membebaskannya. Lagipula, ada hal lain yang lebih layak disubsidi, misalnya pendidikan dan kesehatan.

Selama bukan negara sosialis (komunis), saya pikir semua negara sama, rakyat adalah konsumen. Namun di waktu lain rakyat juga raja, misalnya bebas mengkritik program pemerintah yang kurang pas, seperti Dandhy. Di negara sosialis tentu ada konsekuensinya sendiri. Rakyat Cina misalnya, mana berani mengkritik pemerintahnya secara langsung?

Perang spanduk di pinggir jalan tol itu memang kerjaan politik. Kurang tepat, bahkan tidak lucu. Namun menolak jalan tol dan wacana lain untuk mengurai kemacetan lebih tidak lucu.

Yang perlu dilakukan sekarang adalah membangun, membangun dan membangun. Begitulah peradaban ini dibentuk. Beda halnya kalau kita tinggal di hutan. Ke mana-mana jalan kaki atau naik keledai.

Membaca pesan Dandhy adalah membaca kejengkelan siapapun atas ketertinggalan negara ini. Fakshitnya adalah, pesan itu cepat-cepat ditunggangi komentar, 2019 ganti presiden. Padahal mereka ini yang memulai perang spanduk itu. Sekarang mereka pula yang cepat-cepat menunggangi kejengkelan terhadapnya.

Dasar baruak gadang.

Kajitow Elkayeni

SUMBER

Tweet